Kuningan Jawa Barat. Centralberitanews.com.- Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kuningan merasa lega dan tenang dalam bekerja.
Sebab, kabar bakal adanya pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ternyata masih sebatas rencana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah daerah.
Kalangan ASN juga berterima kasih kepada Pimpinan Banggar DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih yang sudah bilang jika pemotongan TPP belum masuk pembahasan.
Karena itu mereka berharap, para pengambil kebijakan tidak lagi meneruskan rencana pemotongan TPP.
Beberapa ASN mengatakan, tunjangan yang diperolehnya sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Seperti membiayai pendidikan anak yang sedang kuliah, membayar angsuran dan kebituhan keluarga lainnya.
Jika hanya mengandalkan gaji saja untuk kebutuhan keluarga, tidak mencukupi. Alhamdulillah ada TPP. Namun jika tunjangan itu akhirnya dipotong setengahnya, tentu berdampak besar kepada kami,” tutur ASN yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kuningan, Selasa 15 Agustus 2023.
Mereka juga mengatakan kalau TPP yang diterimanya sudah tidak utuh lagi karena dipotong angsuran pinjaman ke pihak bank.
Nominal yang diterimanya jauh dari angka setengahnya. Hanya tinggal tersisa angka ratusan ribu saja. Sisa TPP itulah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.
Jangan salah, pinjaman ASN ke bank itu banyak yang menggunakan agunan TPP. Dan ketika sampai di tangan kami, nominal tunjangan sudah tidak seberapa lagi. Jadi kalau dipotong setengahnya, lantas uang dari mana kami harus menutupi pembayaran pinjaman,” kata para ASN tersebut
Mereka berharap, pemerintah tidak lagi melanjutkan niat untuk memotong TPP ASN guna mengurangi defisit anggaran.
“TPP itu hak yang harus kami terima. Mohon untuk tidak dipotong karena akan berakibat terhadap roda perekonomian keluarga,” harapnya.
Terkait wacana pemotongan TPP ASN oleh pemerintah daerah, disikapi bijak oleh Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan, Agus Basuki.
Agus mengatakan, pada dasarnya TPP atau tambahan penghasilan pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang saat ini sedang tidak baik.
“Pada prinsipnya memaklumi dan semoga tetap bekerja dengan baik,” ujar Agus.
Sebelumnya, menyikapi munculnya berita rencana pemotongan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN), pimpinan Banggar DPRD Kuningan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pertemuan tersebut berlangsung Senin siang 14 Agustus 2023 di ruang rapat Banggar DPRD Kuningan. H Ujang Kosasih mewakili Banggar sedangkan TAPD diwakili Kepala BPKAD Kuningan, HA Taufik Rohman.
Rapat kedua pihak penentu anggaran daerah itu berlangsung selama beberapa jam.
Pimpinan Banggar DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih mengatakan, dari hasil rapat dengan TAPD, diketahui bahwa pemotongan TPP ASN baru sebatas wacana belum sampai pada kesimpulan atau keputusan.
“Ya kemarin (Senin) kami mengadakan rapat dengan TAPD. Salah satu mateti yang ditanyakan adalah rencana pemotongan TPP ASN seperti yang diberitakan. Diperoleh jawaban rencana itu baru sebatas wacana di internal TAPD,” kata Ujang Kosasih, Selasa 15 Agustus 2023.
Jadi, sambung politisi PKB tersebut, pemotongan TPP ASN belum menjadi keputusan dan masih menjadi opsi yang dipertimbangkan TAPD.
Sehingga Banggar perlu tahu langkah apa saja yang dilakukan TAPD disaat fiskal Pemkab Kuningan sedang tidak baik-baik saja.
“Catat ya, isu pemotongan TPP ASN baru sebatas wacana di TAPD. Belum sampai dirapatkan dengan Banggar DPRD. Itu salah satu opsi yang mungkin akan diambil oleh pemerintah daerah,” sebut Ujang.
Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kuningan menambahkan, pihaknya memikirkan dampak pemotongan TPP bagi pegawai ASN.
Sebab sepengetahuannya, banyak ASN di lingkungan Pemkab Kuningan yang mengagunkan TPP ke bank.
“Termasuk juga ASN yang bekerja di lingkungan DPRD. Saya banyak mendapat masukan soal kondisi ASN yang TPP nya sudah diagunkan. Ini juga menjadi bahan pertimbangan kami,” ungkap Ujang.
Nurhari
